Gambaran Umum

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pelayanan Umum

Menurut Kepmenpan No. 63 tahun 2003, publik adalah segala sesuatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan. Sejalan dengan tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, maka didalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 11 (ayat 4) disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Peran dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi membawa implikasi yang mendasar terhadap keberadaan, tugas, fungsi dan tanggungjawab lembaga serta aparatur pemerintah di daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Sebagai konsekuensinya diperlukan aparatur pemerintah yang demokratis, netral, profesional, memiliki kompetensi, bersih dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan. 

Saat ini Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Khususnya Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dengan 12 (dua belas) Kepala Bagian serta 36 (tiga puluh enam) Kepala Sub Bagian.

Drs. H. Irawansyah, M.Si

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga tehnis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
3. Pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pelaksana pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.